Jakarta, Mambruks.com-Politikus PKS Mulyanto menganggap pemerintah lemah berhadapan dengan manajemen PT. Gunbuster Nichel Industry (GNI). Sebagai pemegang otoritas kekuasaan, kata dia, seharusnya pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok maut Sabtu (14/1) lalu.
“Bukan malah sekedar meminta atau sebatas mengimbau,” ujar Mulyanto, Jakarta, Kamis (19/1).
Mulyanto menegaskan, pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja.
Dia bilang, pemerintah harus hadir dalam perkara yang serius seperti yang terjadi di PT GNI dengan mengusut perkara secara objektif, sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.
“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa,” kata anggota Komisi VII DPR ini.
Baca Juga: Bela Jokowi, PDIP Sebut Perppu Cipta Kerja Demi 270 Juta Rakyat Indonesia
Politikus PKS ini mengatakan, sikap lemah menunjukan pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal, negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat “mengikat dan memaksa” siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, lanjut dia, pemerintah harus dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” jelasnya.
Mulyanto menambahkan, akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antar kelompok pekerja di atas adalah soal ketidakadilan upah dan K3. Hal ini baginya tidak ditanggapi secara proporsional oleh PT.GNI, bahkan sampai kasus terjadinya ledakan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
“Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran pengaturan dan pengawasan pemerintah,” ucapnya.
Karena itu, tambah Mulyanto, negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.
