Jakarta, Mambruks.com-Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai menilai Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe tidak bisa dijerat Undang-Undang Anti Terorisme ataupun dengan Undang-undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Pangkalnya, kata Natalius, OPM dalam hukum Indonesia dan internasional belum menjadi kelompok teroris. Sehingga, kata dia, OPM dengan segala bentuk kegiatannya tidak bisa dijerat dengan UU Terorisme.
“OPM secara resmi dalam hukum Indonesia dan international belum jadi kelompok Teroris. Sehingga tidak bisa dikenakan UU Terorisme,” ujar Natalius Pigai, Senin (16/1).
Baca Juga: Anton Gobay Klarifikasi Status Dirinya Kepada Publik
Menurut Natalius, OPM sebagai kelompok teroris muncul karena pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD. “Dan sudah ditolak Kadensus 88,” tegas mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Sekedar informasi, dugaan Lukas Enembe terlibat membantu pendaaan OPM mencuat setelah pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda meminta pemerintah Indonesia melepaskan Lukas Enembe. Menurut Benny Wenda, kasus korupsi yang dituduhkan kepada Enembe merupakan rekayasa.
Tak lama setelah pernyataan Benny tersebut, kemudian beredar foto Lukas Enembe dengan sekelompok pilot, termasuk Anton Gobay yang merupakan kombatan OPM.
Baca Juga: Natalius Pigai Sebut Dave Laksono Tidak Paham Soal Kondisi Papua
Diketahui, Anton Gobay merupakan pilot WNI asal Papua yang diduga terkait anggota OPM. Ia ditangkap di Filipina atas tuduhan menyelundupkan senjata api (senpi) ilegal ke Papua pada 7 Januari 2023.
Anton Gobay terkait OPM bergabung dengan West Papua Army dengan panglima tertinggi Damianus Magai Yogi. Damianus menginduk pada Benny Wenda.
