Sentani, Mambruks.com – Dewan Gereja Papua mengecam tindakan penangkapan terhadap Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di salah satu rumah makan di Kota Jayapura.
Hal itu ditegaskan anggota Dewan Gereja Papua, Pdt. Dorman Wandikmbo saat menggelar jumpa pers bersama media, didampingi Pdt. Beny Giyai di Kantor GIDi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Selasa (10/1) malam.
Pdt. Dorman menjelaskan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, telah melanggar kesepakatan bersama soal Jedah Kemanusiaan yang telah disepakati beberapa waktu lalu. Antara Pemerintah Pusat, Dewan Gereja Papua dan Komnas HAM RI.
“Jeda kemanusiaan yang disepakati ini, sudah tidak bisa dipercaya lagu,” ujar Pdt. Dorman.
Dibeberkan Pdt Dorman , pada 7 Januari kemarin Dewan Gereja Papua diundang oleh Pangdam Cenderawasih untuk diskusi serta membahas sejumlah persoalan yang terjadi di tanah Papua termasuk pelanggaran HAM dan kekerasan yang rutin terjadi kepada Orang Asli Papua. Hal ini bertepatan juga dengan kehadiran para petinggi TNI dan Polri di tanah Papua.
Menurutnya, kehadiran petinggi Polri dan TNI di tanah Papua ini secara khusus akan membahas dan menyetujui program jeda kemanusiaan tersebut. Tetapi nyatanya, hari ini Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap oleh KPK. Negara mau mengajak Dewan Gereja untuk menyepakati jeda kemanusiaan adalah hal yang mustahil, karena ini merupakan sebuah penipuan terbesar yang dilakukan oleh Negara kepada kami Orang Papua.
Lukas Enembe ditangkap, untuk kepentingan elit politik, para perwira tinggi di Pemerintah Pusat yang saat ini beraksi atas kasus Ferdi Sambo. Tujuannya adalah menggeser jabatan Gubernur Papua dari kursinya agar Pemerintah Pusat dapat menempatkan oknum pejabatnya di Kantor Gubernur dengan tujuan menguasai seluruh potensi Sumber Daya Alam Papua.
“Dalam diskusi tersebut, kami dewan Gereja juga sudah mengingatkan bahwa negara melalui komisi pemberantasan korupsi tidak boleh menangkap gubernur Papua karena beliau sedang dalam kondisi sakit permanen,” jelasnya.
Pdt. Dorman berharap agar Gubernur Papua, Lukas Enembe segera dibebaskan dan harus dalam kondisi sehat. Demikian pula dengan masyarakat yang telah melakukan aksi spontanitas saat mengetahui Gubernur Papua ditangkap.
“Kepada pihak keamanan yang saat ini sedang menahan seluruh masyarakat akibat aksi spontanitas tadi di kawasan bandara Sentani dan seluruh daerah di Jayapura agar segera dilepaskan atau dikembalikan lagi kepada keluarga masing-masing. Masyarakat papua ini bukan pelanggar hak asasi manusia, tetapi korban pelanggaran yang dilakukan oleh negara,” tegasnya.
Sementara itu, Pdt. Beny Giyai mengatakan, penangkapan Gubernur Lukas Enembe sarat akan kepentingan politik. Apalagi jabatan Gubernur Papua tinggal delapan bulan kedepan dan satu tahun sudah masuk dalam masa Pemilihan Umum.
Lanjutnya, ada kepentingan elit politik dalam hal ini perwira tinggi di pihak keamanan yang saat ini sedang menangani kasus Ferdi Sambo, peralihan isu ini juga dibawa ke Papua.
“Lukas Enembe itu orang Papua , dan orang Papua sudah jadi kambing hitam piaraan. Jadi kalau ada masalah, tangkap saja orang papua agar opini publik tidak fokus ke pusat tetapi juga ke daerah. Jeda kemanusiaan yang disepakati antara Menkopolhukam, Dewan Gereja Papua, Komnas Ham dan UMLWP di Jenewa itu sudah jelas. Jadi yang tangkap Lukas Enembe saat ini adalah mereka yang berada pada garis keras, jangan tuding papua saja yang ada garis keras. Siapa guru nya dari kaum garis keras yang saat ini beraksi,” pungkasnya.
