Sentani, Mambruks.com – Sekretaris Daerah (Sekda ) Hana Hikoyabi menegaskan bahwa penempatan pejabat eselon II dilingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan beberapa waktu lalu sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
Penegasan ini menjawab berbagai tanggapan masyarakat yang mengatakan rolling jabatan yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dikatakan, sejauh ini dalam setiap proses pergantian atua roling jabatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tidak pernah melakukan hal-hal atau sesuatu yang cacat hukum. Karena pihaknya selalu mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
“Semua sudah sesuai prosedur, tidak ada yang salah. Kalau anda mau, datang saja telusuri semua pelantikan yang sudah kita lakukan,” tegas Hana di Sentani, Rabu (4/1).
Menurutnya, mutasi atau promosi yang dilakukan itu sudah ada rekomendasi dari KASN dan sebelumnya sudah dilakukan fit and proper test, wawancara. Dari hasil tersebut, kemudian ada rekomendasi KASN terhadap pejabat yang bersangkutan, baru dilakukan pelantikan.
“Kecuali dia pemilihan di tahun 2023, tetapi inikan masih jauh di 2024. Jadi, masih ada kesempatan (pelantikan) itu bisa dilakukan. Namun prosedurnya itu, sudah kita lakukan dan tahapannya juga sudah sesuai,” kata Hikoyabi.
Secara terpisah, salah satu Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, Origenes Kawai mengatakan, aturan dan regulasi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi nya. Soal promosi dan mutasi jabatan bagi pejabat eselon II dilingkup Pemerintah Daerah adalah hal yang biasa, agar ada penyegaran dan mendapat situasi baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
“Selama pejabat yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dan pelayanan nya kepada masyarakat. Kita yang diluar sistem ini untuk apa protes banyak kedalam ranah pemerintah. Kita cukup mengawasi dan memberikan masukan saja,” kata Kawai yang juga sebagai legislator Papua.
Sementara itu, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Sihar Tobing meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Jayapura untuk senantiasa menjaga wibawa Pemerintah Daerah dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu serta masukan dari oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
“Pemerintah daerah harus lebih berwibawa dan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, saudara penjabat bupati juga harus lebih tgas dan fokus kepada apa yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Mari kita berjalan bersama dengan apa yang sudah kita selesaikan dan siapkan sebelum datangnya penjabat bupati,” kata Tobing.
