Jakarta, Mambruks.com-Komisi XI DPR RI menyoroti keadaan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat, pasca pembentukan provinsi baru. Komisi X DPR RI pun melakukan kunjungan kerja (kunker) reses pada Senin (19/12).
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan, pihaknya mengimbau agar pemerintah pusat maupun daerah juga mengatur alokasi APBD dan pendapatan daerah, pasca pembentukan beberapa provinsi baru ini. Karena hal itu nantinya akan berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Papua.
“Di Sorong, ada Raja Ampat. Sementara Sorong ini akan menjadi Papua Barat Daya seperti itu. Nah tentunya pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Sorong ini pasti akan berkurang terus oleh Papua Barat Daya. Nah kami juga ingin mengetahui bagaimana sih pola mengatur APBN ataupun APBD,” ujar Heri Gunawan kepada wartawan, Kamis (22/12).
Baca Juga: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat di Papua dan Papua Barat
“Alokasi dari APBN untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan ada beberapa provinsi baru lainnya seperti Provinsi Pegunungan, ataupun Provinsi Papua Tengah, itu juga harus diperlakukan dengan hal yang sama perhitungannya seperti apa,” tambah Hergun.
Selain itu, Hergun menjelaskan bahwa pembagian keuangan ini berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru disahkan oleh DPR RI. Ia meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut, tidak hanya berdasarkan angka melainkan kemanfaatannya.
“Undang-Undang ini dimaksudkan agar ada sebuah kepastian untuk sebuah daerah terkait APBD yang mereka peroleh terkait bagi hasilnya, terkait DAU (Dana Alokasi Umum), terkait DAK (Dana Alokasi Khusus). Kami ingin pemerintah bisa lebih fokus mengatur ini bukan masalah duitnya gitu, tetapi anggaran daerah yang bisa digunakan oleh daerah untuk maju dan berkembang,” tandasnya.
Baca Juga: Mendagri Lantik Muhammad Musa’ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya
