Jakarta, Mambruks.Com-Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Valentinus Sudarjanto Sumito menegaskan persoalan hak legislasi dan anggaran anggota DPR Provinsi Papua yang berasal dari Dapil Provinsi Pemekaran baru (Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah) tetap melekat sampai tahun 2024.
“Intinya hak legislasi dan keuangan tetap melekat di DPR Papua dari Dapil tersebut karena status mereka adalah DPR Papua sampai tahun 2024,“ ungkap Valentinus yang saat ini juga menjabat Pj Sekda Provinsi Papua Tengah tersebut.
Ia jelaskan untuk pengisian DPR Provinsi pada 4 Daerah Otonomi Baru di Papua/Papua Barat baru dilakukan berdasarkan hasil pemilu 2024 merujuk Pasal 12 angka 2 dan angka 3 pada masing-masing UU pembentukan.
“Jadi anggota yang berasal dari 5 dapil tersebut tetap berstatus DPR Papua sampai hasil Pemilu 2024 yang akan diatur dengan Perppu terkait penataan dapil dan alokasi kursu untuk provinsi Papua, Papua selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya,” pungkas Valentinus.
Sebelumnya Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Papua Boy Markus Dawir mempertanyakan nasib anggota DPR Papua 2019-2024 yang berasal dari 5 Dapil Provinsi baru setelah 3 Provinsi baru tersebut diresmikan.
“Nah, dari perintah Undang-undang, tidak mengakomodir lagi hak legislasi dan hak anggaran anggota DPR Papua yang berasal dari 5 Dapil itu, yang kini sudah resmi menjadi provinsi baru itu,” ungkap Boy.
Diketahui Dapil III DPR Papua meliputi Kabupaten Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Mimika, Dapil IV meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara dan Puncak, Dapil V meliputi Kabupaten Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang, Dapil VI meliputi Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Nduga serta Dapil VII Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel.
