Jayapura, Mambruks.com – Indonesia membutuhkan basis data yang kuat, terintegrasi dan termutakhirkan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti bagi pusat, daerah hingga ke desa, dengan cakupan seluruh penduduk tanpa meninggalkan seorangpun (leaving no one behind).
Kebutuhan data untuk mereformasi sistem perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan esktrem diimplementasikan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sesuai amanat Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Agustus 2022.
Dinar Dana Kharisma, Koordinator Bantuan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan titik utama dalam perjalanan panjang Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan. Regsosek merupakan salah satu pilar utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial menuju lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam.
“Dengan Terwujudnya Regsosek, mudah-mudahan pengintegrasian program pusat dan daerah dapat diwujudkan, serta kualitas layanan dapat lebih optimal,” katanya mengawali Talkshow Registrasi Sosial Ekonomi di Provinsi Papua, yang berlangsung di salah satu hotel di Jayapura, Jumat (11/11).
Berangkat dari terus berubahnya data sosial ekonomi tiap penduduk di Indonesia, Badan Pusat Statistik sedang melakukan pendataan yang dimulai pada 15 Oktober – 14 November 2022. Saat ini pencapaian realisasi pendataan Regsosek di Provinsi Papua masih dibawah 80%, dari total penduduk.
“Petugas Regsosek dalam melakukan tugas pendataan terlebih dahulu dilatih sebelum terjun ke lapangan, mereka adalah para petugas terbaik yang ditugaskan,” ujar Adriana H. Carolina, Ketua BPS Provinsi Papua.
Julianus Septer Manufandu, Tokoh Masyarakat Papua menjelaskan, sebagai data kependudukan yang mencakup profil, tingkat kesejahteraan, dan kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia termasuk identifikasi kelompok rentan, Regsosek menjadi bagian Satu Data Indonesia (SDI).
Melalui integrasi dengan skema SDI, Regsosek akan menjawab keperluan akan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan bagi pakai data multisektor yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ditingkat provinsi kita sudah memiliki PAITUA (Papua Integrasi Satu Data) yang dikoordinir oleh Bappeda, melalui kerangka satu data. Perencanaan untuk memperoleh data itu mahal, tetapi perencanaan tanpa data itu lebih mahal,” tegas Septer.
Saat ini Indonesia berada dalam masa pemulihan dari akibat pandemi COVID-19 dan berbagai krisis internasional. Upaya pelaksanaan program perlindungan sosial perlu terus disempurnakan. Ada dua pilar utama perlindungan sosial. Pertama adalah data yang mutakhir, lengkap, dan mencakup seluruh penduduk. Dengan data yang memadai, program pemerintah menjadi tepat sasaran dan berdaya ungkit maksimal.
Kedua adalah integrasi berbagai program yang masih dilaksanakan terfragmentasi. Terwujudnya Regsosek akan mendukung terbangunnya pilar kedua. Regsosek yang digunakan bersama lintas Kementerian, Lembaga, dan Daerah, tentunya dengan pola bagi pakai yang baik, akan mendorong intergrasi pelaksanaan berbagai intervensi pemerintah.
Generasi muda memiliki daya kreativitas, inovasi, serta tenaga dan semangat yang membara dan memiliki peranan penting untuk membangun negeri. Kontribusi awal yang dapat dilakukan salah satunya memperbaiki data yang dapat dipakai sebagai acuan menyusun program pembangunan.
“Lebih dari 63 persen populasi tergolong sebagai generasi muda, peran anak muda sangat krusial untuk mensukseskan pendataan Regsosek ini,” ujar Jeni Karay, Writer dan Content Creator Papua.
Melalui informasi penduduk yang komprehensif dan universal, Regsosek akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah, tidak saja program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, namun juga program peningkatan daya saing UMKM yang dimiliki penduduk kelas menuju menengah.
Intervensi kelas menengah berbasis data akan menjamin inklusifitas pembangunan, salah satunya intervensi itu dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat rentan.
“Mari kita sukseskan pelaksanaan pendataan Regsosek, partisipasi masyarakat sangat penting untuk pembangunan Provinsi Papua,” ajak Jeni.
