Jakarta, Mambruks.com-Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya akan mengkaji hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Kendati demikian, hasil survei hanya sebagai salah satu indikator PDIP untuk memilih capres. Pangkalnya, keputusan tokoh yang akan dipilih menjadi capres, merupakan kewenangan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Kami terus melakukan kajian-kajian, ya, secara politik sosiologi dan juga hasil-hasil survei. Tapi sekali lagi terkait dengan keputusan capres dan
cawapres itu berada di tangan ibu ketua umum,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Baca Juga: Sudah Ada Tanda-tanda, Surya Paloh Restui AHY Jadi Cawapres Anies
Survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kian mengalami tren yang positif.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022, Ganjar menempati posisi teratas dari sejumlah bakal capres yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.
Survei menyebutkan, potensi keterpilihan Ganjar ada di 23,2%, diikuti Prabowo Subianto 17,6%, kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 16,5% di urutan ketiga.
Sementara, dalam survei Juni 2022, Prabowo di puncak perolehan suara dengan 25,3%, disusul Ganjar 22% dan Anies 12,6%.
Baca Juga: Survei IPO: Prabowo Unggul atas Ganjar dan Anies di Pilpres 2024
Hasto menegaskan, PDIP dalam memilih seseorang untuk dipilih menjadi capres itu tak bisa dilakukan secara terburu-buru.
“Karena pemimpin nasional ini dipersiapkan, tentu saja melihat multidimensi dan multi perspektif. Semuanya dicermati, hanya saja ini kan sesuatu hal yang dinamis,” ujarnya.
Saat ini PDIP sedang berkonsentrasi untuk membantu pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dalam menghadapi ancaman resesi global yang diprediksi akan melanda seluruh negara pada 2023 nanti.
“Berkonsentrasi pada masalah perekonomian ini sebagai kondisi yang telah dilakukan dan segala prioritas bagi pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu dulu yang harus kita persiapkan. Karena masalah bangsa dan negara ini bukan sekadar elektoral,” jelasnya.
