Jakarta, Mambruks.com-Ribuan warga Papua yang menempati Mess Cenderawasih I milik Pemprov Papua di Jalan KH Mas Mansyur Nomor 63, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat resah lantaran disuruh segera keluar dan mengosongkan mes yang sudah ditempati selama puluhan tahun tersebut.
Saat ini, jumlah warga yang menghuni mes tersebut sekitar 224 keluarga atau sekitar 1.000 jiwa lebih.
Frans Rumbino, salah satu penghuni Mess Cenderawasih I mengatakan, mereka diminta mengosongkan mes tersebut selambat-lambatnya 1 Oktober 2022, dengan alasan mes tersebut akan dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Papua.
“Kami diminta segera mengosongkan Mess Cendewasih di Tanah Abang secara sepihak dan tanpa adanya dialog dengan Pemprov Papua,” kata Frans Rumbino, yang juga ketua RT 16, RW 09, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Pemprov Papua Dorong Pintu Perbatasan dengan Papua Nugini Dibuka
Frans Rumbino yang juga dikenal dengan panggilan Frans Sisir, karena kemampuannya menggunakan sisir dan plastik sebagai alat musik yang suaranya menyerupai tenor saxophone, mengatakan surat perintah mengosongkan Mess Cenderawasih di Tanah Abang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Papua M Ridwan Rumasukun tertanggal 22 Agustus 2022.
Dalam surat Nomor 013/9208/SET yang ditujukan kepada warga penghuni Mess Cendewasih di Jakarta, disebutkan bahwa telah ditingkatkan status sertifikat milik Pemprov Papua yang berlokasi di Jalan KH Mas Mansyur Nomor 63, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dari hak pakai menjadi hak pengelolaan dengan sertifikat Nomor 09.01.00.00.5.00039, sesuai program Pemprov Papua yang akan memanfaatkan aset daerah guna menunjang PAD Pemprov Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua memberikan kesempatan kepada seluruh warga penghuni Mess Cenderawasih I untuk mengosongkan dan meninggalkan mess tersebut selambat-lambatnya per 1 Oktober 2022,” tulis surat tersebut.
Frans Rumbino mengatakan, sebelum ada surat itu, pada bulan September 2022, mereka didatangi oleh tim aset Pemprov Papua dan disampaikan tentang rencana pengelolaan Mess Cenderawasih di Tanah Abang yang akan menunjang PAD Papua. Tim tersebut juga membawa warga penghuni mes ke wilayah Tangerang, Banten dan menunjukkan lokasi perumahan yang bisa ditinggali warga setelah keluar dari Mess Cenderawasih.
Baca Juga: Sri Mulyani Jawab Kritikan Mahasiswa yang Sebut Dirinya Minim Empati
Mengenai hal ini, Frans Rumbino yang merupakan warga asli Biak, Papua mengatakan, lokasi perumahan yang ditunjukkan kepada mereka di Tangerang, Banten adalah perumahan yang sudah rusak dan tidak layak untuk ditinggali.
“Nama perumahannya adalah Perumahan Citra Maja di daerah Tangerang, Banten. Lokasinya sangat jauh dari jalan utama, dan sulit diakses kendaraan umum. Aksesnya sangat sulit dan sangat tidak memungkinkan untuk tinggal di lokasi perumahan itu dengan kondisi yang tidak layak,” kata Frans Rumbino, Selasa (11/10), mengutip Beritasatu.com.
Kesepakatan Tim 11
Frans mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan adanya perintah pengosongan Mess Cenderawasih termasuk rencana memindahkan mereka ke lokasi perumahan di Tangerang tanpa ada proses dialog dan sangat sepihak dari Pemprov Papua.
Selain itu, tidak mengindahkan kesepakatan dengan warga penghuni Mess Cenderawasih melalui Tim 11 yang pernah dibentuk Gubernur Papua Lukas Enembe pada tahun 2015 lalu.
Frans Rumbino mengatakan, pada tahun 2015, Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Surat Keputusan Nomor 188.4/113/Tahun 2015 tentang Penunjukan Tim Negosiasi Mess-mess Pemerintah Provinsi Papua tanggal 11 April 2015, telah membentuk tim yang beranggotakan 11 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Tim 11.
Tim ini bertugas untuk membantu Pemprov Papua dalam mendata jumlah warga yang tinggal di Mess Cenderawasih, menyusul rencana mes tersebut akan diambilalih pengelolaannya oleh Pemprov Papua.
Berdasarkan hasil pendataan tim 11, lanjut Frans Rumbino, terdapat 224 keluarga yang menempati Mess Cenderawasih dan mereka telah membuat satu rukun tetangga yaitu RT 16, RW 09, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Frans Rumbino menjadi ketua RT-nya hingga sekarang dan ketua RW-nya adalah Benny Maran.
Baca Juga: Periksa 5 Jam, Tim Dokter Asal Singpura Ungkap Kondisi Lukas Enembe
Selanjutnya hasil pendataan tersebut diserahkan kepada Pemprov Papua. Kemudian Tim 11 bersama Pemprov Papua juga menyepakati bahwa warga penghuni mes akan diberikan ganti rugi berupa uang tunai sebagai biaya mereka akan kembali ke kampung halaman di Papua dan bisa mendapatkan tempat tinggal baru di kampung, setelah diminta keluar dari mes tersebut.
“Itulah kesepakatan kami, yakni kami akan diberikan uang sebagai biaya pengganti,” ujar Frans Rumbino, yang sekarang hidupnya lebih banyak digunakan untuk pelayanan.
Adapun perwakilan warga Mess Cenderawasih yang bertemu pihak Pemprov Papua menyampaikan aspirasi warga adalah Max Sanarofek, Fred Warwer, Zakeus Sabarofek, Ferry Inggamer, Hengky AP, dan Yohanes Hegemur.
Namun, kata Frans, keputusan tahun 2015 itu belum direalisasikan sampai sekarang karena Lukas Enembe yang menghadapi pemilihan gubernur Papua pada tahun 2018, kemudian 2019 menghadapi pemilihan presiden (pilpres), tahun 2020 menghadapi PON di Papua, dan tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
“Kondisi itulah yang menyebabkan keadaan kami tidak ada kepastian sampai kemudian datang keputusan sepihak meminta kami semua harus keluar dari Mess Cenderawasih,” ujar Frans Rumbino.
Ia mengatakan, seluruh warga penghuni Mess Cenderawasih Papua menolak tindakan dan cara-cara tidak transparan yang dilakukan Pemprov Papua terkait rencana pengosongan mes tersebut.
“Kami meminta harus ada dialog dan sosialiasi sehingga proses pemindahan dapat dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi,” demikian Frans Rumbino.
