Jakarta, Mambruks.com-Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain, termasuk Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di 2024. Kata Hasto, direnungkan pihaknya adalah mengenai etika politik dan kerja sana partai politik mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Ya prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama lima tahun,” kata Hasto dalam sebuah diskusi, Senin (10/10).
“Kerja sama politik, atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan, harus kerjasama yang bertahan lama. Tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung pak Jokowi ini,” imbuhnya.
Baca Juga: Tak Khawatir Anies Jadi Capres Nasdem, Airlangga Beri Sinyal Koalisi Golkar-PDIP
Menurut Hasto, dengan komitmen itu, seharusnya ketika Pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama.
Begitupun ketika Pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, semua harus mendukungnya.
“Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang (Anies Baswedan, red) yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan pak Jokowi maka akan kontradiktif,” ujar Hasto.
Baca Juga: Daftar Kader NasDem yang Mundur Usai Anies Baswedan Dideklarasikan Jadi Capres
Kendati demikian, Hasto menegaskan, PDIP menghormati keputusan Partai Nasdem. Namun bagi PDIP, kata dia, skala prioritas saat ini ialah mendorong setinggi-tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin.
“Kami tidak menyayangkan, karena partai politik punya kalkulasi sendiri. PDI Perjuangan tidak intervensi kedaulatan partai lain. Hanya jangan sampai skala prioritas yang disampaikan Pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi pilpres terlalu dini, apalagi yang dicapreskan itu punya policy yang berbeda dengan Pak Jokowi,” pungkas Hasto.
