Jayapura, Mambruks.Com-Keluarga besar Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) tetap ngotot tidak membiarkan siapa pun menjemput paksa Lukas untuk keluar dari kediamannya di Koya Timur, Kota Jayapura, termasuk untuk alasan berobat. Keluarga meminta jika para pihak termasuk KPK ingin mengetahui kondisi Lukas untuk langsung datang ke kediaman pribadinya. Bahkan pihak keluarga mewanti-wanti jika Lukas dibawa keluar dari Papua, maka tidak ada jaminan Lukas bisa kembali pulang dengan aman; bisa-bisa Lukas pulang sudah meninggal dunia.
Hal tersebut disampaikan Perwakilan Keluarga Ronald Dinner Kogoya Kelnea, di Jayapura, Jumat (30/9).
“Kami keluarga sudah sepakat bahwa Gubernur Lukas Enembe tidak bisa dibawa keluar dari rumah pribadi Koya Timur, Kota Jayapura untuk berobat ke Jakarta,” tegas Ronald.
Baca Juga : KPK Dinilai Intimidasi Kuasa Hukum Lukas Enembe dengan Dalil UU Tipikor
Menurut dia sejak tahun 1960 sampai hari ini, pemimpin Papua dibunuh secara sistematis. Hal itu bukan tidak mungkin terjadi pada diri Lukas.
“Jika berobat ke Jakarta pasti pulang hanya jenazah sehingga kami keluarga tolak bapak Lukas Enembe dibawa keluar berobat di Jakarta,” sambungnya.
Dia meyakini apa yang dialami Lukas saat ini adalah murni kriminalisasi. “Pa Lukas sudah sampaikan bahwa kriminalisasi dan politisasi sudah dilakukan dari tahun 2017 sampai hari ini, negara Indonesia mau bunuh saya (Lukas Enembe, red),” tegasnya.
Baca Juga : Natalius Pigai : Negara Harus Beri Izin Lukas Enembe Untuk Berobat; Sakitnya Serius
Dia mempertanyakan juga bagaimana bentuk penghargaan negara atas jasa Lukas selama memimpin Papua dalam NKRI. “Sehingga kami atas nama bangsa Papua, meminta negara menghargai jasa Lukas Enembe selama 20 tahun memimpin Papua dalam NKRI. Mustinya berikan penghargaan terbaik kepada Lukas Enembe, kami keluarga kecewa. Kami minta BPK buktikan WTP 8 kali selama Lukas Enembe jadi Gubernur Papua,” pintanya.
Dia pun menegaskan jika upaya paksa tetap dilakukan, maka keluarga memastikan rakyat Papua akan makin solid untuk pisah dari NKRI. “Kami masyarakat Papua sudah sepakat memisahkan diri dari NKRI (Papua Merdeka,”),” pungkas Kogoya.
komisi pemberantasan korupsi (KPK) tidak keberatan atas kasus Gubernur Papua,Lukas Enembe, bisa datang ke Papua , seperti apa yg diketahui oleh masyarakat Papua tak ingin Lukas keluar dari koya timur kediamannya. Gubernur Papua. Untuk itu saya masukan saran saja. Jika KPK tau Jayapura Papua wilayah NKRI silakan jadwalkan datang di Papua untuk periksa bapak Lukas.karena kan kondisi kesehatan kurang baik keluar dari koya timur Jayapura.
Dan satu hal yg penting adalah kasus tidak mungkin atau tidak akan busuk atau hilang.
Penting adalah kesehatan manusia nya dulu diperhatikan harus sembuh total.
Jika sehat pasti bisa menjalani pemeriksaan atas kasus-kasus tersebut.
Demikian ini pemikiran saya di sampaikan agar di pertimbangkan demi kehidupan bangsa negara.
A.karoba.