Jakarta, Mambruks.com-Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani merespon positif pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR untuk mendongkrak elektabilitasnya sebagai calon presiden (capres).
“Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” ujar Puan kepada wartawan, Rabu (21/9).
Puan mengaku telah mendengar usulan pembuatan Dewan Kolonel. Dia pun berharap Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.
“Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat,” katanya.
Baca Juga: Puan Dilaporkan ke MKD Gegara Rayakan Ulang Tahun Saat Demo BBM di DPR
Diketahui, pembentukan Dewan Kolonel diinisiasi oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dengan dikomandoi Trimedya Panjaitan. Para anggota Fraksi PDIP DPR yang tergabung dalam Dewan Kolonel disebut akan bertugas melakukan sosialisasi mengenai sosok Puan di dapil masing-masing. Mereka menyatakan akan memperkenalkan ketokohan dan prestasi-prestasi Puan kepada masyarakat.
“Itu kan inisiatif dari mereka, namun sebenarnya kan bagaimana kita bisa bergotong-royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi untuk mensosialisasikan semua program ke lapangan,” jelas Puan.
Menurut Ketua DPR tersebut, setiap bentuk kegiatan yang dilakukan kader haruslah membuahkan hadil positif untuk internal PDIP. Puan kembali berpesan agar semua kader PDIP mengedepankan prinsip gotong royong.
“Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif yang bisa dilakukan,” tutupnya.
Baca Juga: Cak Imin Sebut Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kian Mengkhawatirkan
Berbeda dengan Puan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tak mengakui pembentukan Dewan Kolonel untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Sebab, kata Hasto, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP tak mengatur pembentukan Dewan Kolonel.
“Tidak ada Dewan Kolonel. AD/ART partai tidak mengenal hal tersebut,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (21/9).
