Jayapura, Mambruks.com- Pasca Gubernur Papua, Lukas Enembe ditetapkan jadi tersangka dan dilarang bepergian keluar negeri, rencananya massa pendukung bakal menggelar aksi demo pada Selasa (20/9/2022).
Masyarakat saat ini khawatir dengan rencana aksi demo ribuan massa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe pasca penetapan tersangka oleh KPK. Massa saat ini telah terkonsentrasi di kediaman Gubernur Papua di Kota Jayapura.
Baca juga: Apedius Mote : Negara Pertimbangkan Jasa Besar Lukas Enembe Jaga Papua untuk NKRI
Dikutip dari SindoNews, rencana aksi demo tersebut disikapi tokoh agama di Papua yang meminta jemaat gereja tidak turut dalam aksi. Hal itu di antaranya disampaikan oleh Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah 1 Papua, Pendeta Petrus Bonyadone, M.Th.
“Terkait dengan kasus Gubernur Lukas Enembe, dalam internal GKII Wilayah 1 Papua kami sudah mengimbau agar seluruh jemaat di Jayapura dan sekitarnya untuk tidak terlibat dalam demo,” kata Pdt. Petrus, Sabtu (17/9/2022).
Menurutnya, terkait proses hukum oleh KPK, pihaknya menyebut hal itu adalah tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang memberantas tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Biar KPK yang memeriksa beliau (Gubernur Lukas Enembe) dan prinsipnya kita tidak boleh berpihak kepada pemimpin yang salah. Karena kalau benar dia terbukti seperti yg diekspos oleh KPK maka ini juga perbuatan yang sudah menghambat pembangunan di tanah Papua dan rakyat sudah di korbankan,” jelasnya.
Baca juga: Lukas Enembe : Kepala BIN dan PDIP Gunakan KPK kriminalisasi Saya
Selaku pemimpin Gereja GKII Papua, dia meminta seluruh jemaat untuk tidak turut demo 20 September. Dirinya juga mengatakan jika hal tersebut selalu disampaikan dalam setiap kesempatan kegiatan gereja. Menurutnya baiknya biarkan penegak hukum bekerja, dan dibuktikan apakah yang bersangkutan salah atau tidak.
“Saya sebagai Ketua Sinode GKII Wilayah 1 Papua, sekali lagi kami sampaikan, jangan telibat dalam demo, tapi buka ruang dan kesempatan kepada penegak hukum untuk menyelidinya dan siapa yang salah pasti di proses sesuai hukum yg berlalu di negara kita ini,” pungkasnya.
