Jakarta, Mambruks.com-DPP Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada, Kamis-Jumat, 15-16 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Di Rapimnas itu, akan dibahas mengenai rencana koalisi parpol yang sedang dijajaki bersama tiga ribuan lebih pimpinan Partai Demokrat dan para wakil rakyat dari Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia.
“Ketua Umum AHY beserta jajaran petinggi partai lainnya di Pusat akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalami aspirasi yang akan disampaikan tiga ribuan lebih para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia,” kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kamis (15/9).
Baca Juga: Demokrat Respon PDIP Soal BBM: Dulu Menangis, Sekarang Malah Mendukung!
Herzaky mengatakan, para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia selama ini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan.
“Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” ujarnya.
Dalam rapimnas itu, kata Herzaky, terkait dengan nama capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 akan tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta rapimnas.
“Suara dan harapan konstituen Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia tentunya bakal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat,” imbuhnya.
Baca Juga: DPR Minta Andika Perkasa Turun Tangan Redam Kecaman TNI ke Effendi Simbolon
Herzaky menjelaskan, Demokrat dalam menjalin koalisi dan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif.
“Berbicara mengenai Pilpres 2024, berarti berbicara mengenai nasib bangsa dan negara ini minimal lima tahun ke depan. Berbicara mengenai nasib 270 jutaan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Herzaky menerangkan, Demokrat saat ini baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen. Hal ini membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya lantaran syarat 20 persen ambang batas pencalonan Presiden.
“Apakah dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut, sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat,” pungkas Herzaky.
