Jakarta, Mambruks.com – Ini merupakan kesekian kali sejumlah lapisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa atau demo menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Senin (12/9/2022) ini terjadi demonstrasi Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR).
Artikel Terkait:
Puan Dilaporkan ke MKD Gegara Rayakan Ulang Tahun Saat Demo BBM di DPR
Terdiri dari Ikatan Alumni 212 (PA 212), Gerakan Nasional Perlindungan Fatwa Ulama (GNPF) dan Front Persaudaraan Islam (FPI).
Seperti dalam demonstrasi sebelumnya, serikat pekerja berbicara menentang kenaikan harga bahan bakar.
Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, aksi unjuk rasa akan digelar pada pukul 13.00 WIB di Lapangan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Dikatakannya, sebagian besar pertunjukan PA 212 berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan aksi demo juga akan kembali digelar di depan gedung DPR/MPR RI.
“Sementara itu (titik demo) ada di DPR dan patung kuda Arjuna Wijaya,” kata Komarudin, Senin.
Novel tersebut menyatakan bahwa tiga hal yang diperlukan dalam demostrasi di arena patung kuda Arjuna Wijaya.
- Mereka meminta agar pemerintah menurunkan harga BBM.
- Massa meminta pemerintah untuk menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok.
- Novel mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk supremasi hukum.
Sebelumnya, penolakan kenaikan BBM juga dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat di berbagai daerah.
Bahkan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan menggelar demonstrasi satu bulan menentang kenaikan harga BBM.
“Kalau tidak didengar, operasi akan diperluas lagi pada Oktober,” kata Said, Jumat.
Puncaknya, semua pekerja yang berserikat sedang mempersiapkan pemogokan nasional pada akhir November 2022..
5 juta pekerja dari 15.000 perusahaan di 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota berpartisipasi dalam pemogokan nasional.
Artikel Menarik:
Pemerintah Lakukan Pendataan Non ASN, Lihat Siapa Saja Yang Tidak Masuk Pendataan
Buruh meminta gubernur dan bupati mendorong DPR membentuk komisi khusus BBM.
Sementara Pansus DPR RI diharapkan menurunkan harga BBM yang dipasok oleh pemerintah dengan subsidi yang dinilai mahal, harga BBM di SPBU swasta dipasarkan dengan harga yang lebih rendah.
