Jakarta, Manbruks.com – Komisi I DPR bakal kembali memanggil Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman pekan depan di tengah isu keduanya tidak akur atau tidak harmonis. Rencana akan digelar rapat secara tertutup.
“Internal ya (minggu depan), tertutup,” ujar anggota Komisi I Nurul Arifin di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Nurul menilai sejauh ini TNI secara kelembagaan masih solid. Meskipun, kata dia, mungkin ada individu yang saling bermasalah.
“Kalau kami melihatnya mereka solid saja walaupun ada masalah, itu masalah individu tetapi secara kelembagaan mereka sangat solid, secara institusi itu solid,” ucap Nurul.
Baca Juga: Panglima TNI Jawab Isu Hubungan dengan KSAD Dudung Tak Harmonis
Nurul juga berharap TNI menunjukkan jiwa korsanya ketika ada pihak yang ingin memecah belah TNI. Pasalnya, TNI harus solid untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia.
“Jangan sampai ada politik devide et impera di tengah TNI dan kemudian memecah belah, TNI menjadi terpecah-pecah,” ungkap dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merespons sentilan sejumlah anggota DPR soal hubungannya yang dinilai tidak harmonis dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman. Menurut Andika, dirinya tidak memiliki masalah dengan Dudung.
“Ya, dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini,” ujar Andika usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Baca Juga: Komisi I DPR Panggil Panglima TNI Bahas Kasus Mutilasi Warga Papua Pekan Depan
Andika mengaku selama ini dirinya bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Andika pun menerapkan aturan secara secara sama untuk semua, tanpa ada yang membeda-bedakan.
“Jadi mau berbeda A, B, C, ya itu terserah bagaimana yang menyikapi tapi saya tetap melakukan tupoksi saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Andika.
Isu ketidakharmonisan Andika dan Dudung mencuat setelah diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon dalam raker Komisi I DPR. Isu tersebut muncul setelah adanya kabar kalau anaknya Kasad Jenderal Dudung gagal masuk Akademi Militer atau Akmil.
“Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung. Ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak Kasad gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kenapa kalau anak Kasad?” ujar Effendi dalam rapat kerja tentang RKA dan isu-isu aktual dengan Menhan, Panglima TNI dan para kepala staf di Ruang Komisi I, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Menurut Effendi, tak ada perlakuan khusus bagi siapapun yang mengikuti seleksi Akmil. Karena itu, kata dia, isu-isu seperti tidak perlu dibesarkan karena semuanya sudah diatur dengan tegas.
“Emang kalau anak presiden harus masuk? Kita harus tegas, pak. Jangan seperti ini kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak,” kata Effendi.
Senada dengan dengan Effendi, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Helmy Faishal juga mencium isu hubungan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung yang tidak harmonis.
Karena itu, Helmy mengaku kecewa karena Jenderal Dudung tidak hadir di raker DPR hari ini bersama Panglima TNI Jenderal Andika.
“Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak Kasad bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media, di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan Kasad,” ungkap Helmy.
“Saya kira ini harus kita clear kan mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan persatuan kita,” pungkas Helmy menambahkan.
Diketahui, raker Komisi I DPR RI tersebut dihadir langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo dan Kasal Yudo Margono.
Sementara Dudung kehadirannya diwakili oleh Wakil Kasad Mayjen Agus Subiyanto. Jenderal Dudung sedang melakukan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif.
Begitu juga Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh Wamenhan M Herindra karena Prabowo sedang mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan Presiden Filipina.
