Jakarta, Mambruks.com-Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas mengkritik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang tidak hadir dalam rapat kerja (raker) di Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Padahal, agenda raker ialah membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2023 serta membahas isu-isu aktual, termasuk kasus mutilasi warga sipil di Papua oleh TNI.
Khusus untuk KSAD, menurut Yan, Dudung harus bisa membedakan antara agenda prioritas dan rutinitas. Padahal, kata politikus asal Papua ini, kasus kekerasan aparat TNI terhadap warga sipil kerap terjadi Papua. Bagi dia, kasus mutilasi di Timika tidak boleh diabaikan begitu saja.
“Saya pikir ini berulang kali terjadi di Papua dan ini yang sangat fatal dari sekian yg terjadi. Saya pikir KSAD harus hadir (untuk) menjelaskan karena sudah menjadi atensi dari Bapak Presiden. Jadi kita tidak hanya bahas kasus Sambo saja tapi kasus ini lebih parah dari kasus Sambo (Ferdy Sambo,” ungkap Yan di Senayan.
Baca Juga: Efendi Simbolon Sentil Keras Jenderal Andika, Sebut TNI Mirip Ormas dan Banyak Pembangkang
Senada dengan dengan Yan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Helmy Faishal menilai kehadiran Jenderal Dudung di raker DPR sangat penting. Mengingat, kata Helmy, ada isu hubungan Panglima TNI Jenderal Andika dan Jenderal Dudung tidak harmonis.
“Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD. Saya kira ini harus kita clear kan mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan persatuan kita,” kata Helmy.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menegaskan, seharusnya Prabowo dan Dudung hadir dalam raker tersebut karena membahas hal-hal penting untuk Kementerian Pertahanan dan TNI.
“Tadi dikatakan undangan untuk Pak Menhan, kenapa sudah dua kali ini kalau tidak salah undangan secara resmi, Pak Menhan tidak datang? Yang hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran dan anggaran Kemenhan kan paling besar, Pak Menhan ya tidak hadir, jadi saya mohon penjelasan,” kata Nurul.
Baca Juga: Natalius Pigai: Ada Dugaan Motif Kebencian TNI Mutilasi Warga Papua
Raker Komisi I DPR ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dihadiri oleh Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh M Herindra dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman diwakili oleh Wakasad Mayjen Agus Subiyanto.
Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, ada surat masuk dari Kemenham dan KSAD soal pendelegasian keduanya dalam raker Komisi I DPR. Prabowo diwakili Wamenhan karena Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Filipina.
“Lalu, Kepala Staf (KSAD) melaksanakan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif dan juga diwakilkan kepada Wakasad,” tegas politikus Partai Golkar itu.
