Jakarta, Mambruks.com-Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mengungkit kasus mutilasi yang melibatkan 6 anggota TNI AD terhadap 4 warga sipil di Timika, Papua.
Menurut politikus PDIP ini, kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM serius, bahkan melebihi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.
“Kasus mutilasi sangat serius, ini kita dipermalukan. Bukan cuma kombatan yang kita hantam, tapi warga sipil kita mutilasi, dan ini lebih hebat dari peristiwa Sambo, tentara memutilasi orang sipil Bu, luar biasa,” kata Effendi saat rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).
Oleh karena itu, Effendi pun mengusulkan agar pemerintah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut.
“Saya usul ke Komisi I kita harus bentuk timsus, ini pelanggaran HAM,” ucap Effendi Simbolon.
Baca Juga: Komisi I DPR Desak Pemerintah Bentuk Timsus Kasus Mutilasi 4 Warga Papua
Menurut Effendi, kasus mutilasi empat warga di Timika juga bisa berdampak pada pergerakan kelompok di beberapa negara. Dia khawatir, kasus ini justru berdampak buruk terhadap Indonesia menjelang pelaksanaan G-20.
“Saya dengar ini ada gerakan kecil pelan di Black Cocus ini membawa isu ini. Black Caucus ini sudah cukup terbukti, once mereka bersatu, eropa dan Amerika dan tentu Australia dan Salomon, Ibu Menlu akan kerepotan, apa lagi jelang G20 Bu. Kita ingi semua smooth dan laksanakan dengan baik, dan hasil berjalan baik,” ucapnya.
Sebelumnya, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa, mengatakan, enam anggota TNI-AD yang bertugas di Brigif 20 Kostrad diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di Timika.
“Saat ini keenam prajurit sudah ditahan di Den POM Timika. Motif dan latar belakang nya masih didalami,” kata Mayjen TNI Teguh Angkasa di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Senin (29/8).
Baca Juga: Natalius Pigai Sebut Biadab TNI Bunuh Warga Papua di Timika, Minta Jokowi Buka Suara
Teguh Angkasa mengakui Panglima TNI dan KSAD telah memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap kejadian tersebut.
Kodam XVII Cenderawasih telah bekerjasama dengan Polda Papua untuk mengungkap fakta yang terjadi karena hukum harus ditegakkan.
“Bahkan tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap keenam prajurit,” jelas Teguh Angkasa.
