spot_img
HeadlinesKomisi II DPR RI Sepakat Bentuk Panja untuk Bahas RUU Pembentukan Papua...

Komisi II DPR RI Sepakat Bentuk Panja untuk Bahas RUU Pembentukan Papua Barat Daya

Must read

Jakarta, Mambruks.com-Komisi II DPR RI resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas terkait Rancangan Undang-Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, semua partai di Komisi II DPR sudah mengirimkan nama yang masuk ke dalam panja.

“Kami sudah mengirim surat kepada masing-masing fraksi dan masing-masing fraksi juga sudah mengirimkan nama namanya. Maka dengan ini kita sudah bisa menyatakan bahwa panja pembahasan RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya sudah dibentuk,” ujar Doli di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/82).

Baca Juga: Rapat Paripurna Tetapkan Pembentukan DOB Papua Barat Daya Menjadi RUU Inisiatif DPR

Pembentukan Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, perwakilan Kementerian Keuangan, dan DPD RI.

“Selanjutnya nanti akan diatur disusun agenda termasuk agenda rapat dan mendapat masukan dari elemen masyarakat, sehingga nanti sampai ke pembahasan tingkat I dan kemudian sampai tingkat II,” imbuh dia.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang pun mengungkapkan wilayah-wilayah yang ada di dalam RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Di antaranya seperti Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Baca Juga: Program Tol Laut Menjawab Kesulitan Masyarakat Pulau Terluar di Papua Barat

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR tersebut, Tito berharap pembentukan provinsi Papua Barat Daya bisa mempercepat pembangunan.

“Karena kita lihat memang indeks pembangunan manusianya cukup tertinggal dan juga wilayahnya yang sangat luas serta infrastruktur yang masih perlu untuk dipercepat dikembangkan,” ucap Tito.

Sebelumnya, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disetujui menjadi inisiatif DPR.

Pengambilan keputusan itu dilakukan saat DPR menggelar Rapat Paripurna DPR RI ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Nusantara II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Anda dapat membaca berbagai berita-berita teraktual kami di platform Google News.

spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Recent

Popular