Jakarta, Mambruks.com-Forum Diaspora Manggarai Barat (Mabar) Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPR terkait karut-marut pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK), terutama terkait rencana pemerintah provinsi menaikan harga tiket masuk ke TNK, khususnya tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Perwakilan Forum Diaspora diterima oleh anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ansy Lema di ruang kerjanya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).
Ketua Forum Diaspora Mabar Ambrossya Amsy Djehamad menyampaikan apresiasi atas sikap keberpihakan Ansy Lema yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat Manggarai Barat terkait carut-marutnpengelolaan TNK.
Pada kesempatan tersebut Forum Diaspor Mabar Jakarta menyerahkan Hasil Diskusi Internal Forum Diaspora yang diselenggarakan 12 Agustus 2022 dengan tema, ‘Konservasi vs Komersialisasi TNK, What Next?.
“Hari ini kami menyerahkan hasil aspirasi kami kepada anggota DPR. Kami meminta DPR untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif masuk TNK yang sangat tinggi serta monopoli paket masuk TNK,” ujar Ketua Forum Diaspora Mabar Ambrossya Amsy Djehamad.
“Ada 11 tuntutan yang kami serahkan kepada DPR. Salah satunya meminta DPR untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KLHK, melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dengan PT Flobamor. Kami menilai kerjasama tersebut tidak berdasar dan catat hukum,” sambung dia.
Dalam dokumen yang diserahkan kepada Ansy Lema, Forum Diaspora Mabar menilai penetapan biaya masuk harus berdasarkan payung hukum yang jelas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk saat ini, tarif masuk TN Komodo tetap mengacu PP 12/2014. Paket yang ditawarkan PT Flobamor hanya bersifat opsional.
“Kami dengan tegas menolak monopoli bisnis pariwisata di TN Komodo oleh pihak-pihak tertentu. Bisnis Pariwisata harus bersifat terbuka dan berkeadilan,” ujar Evodius Gonsomer, Wakil Ketua Forum Diaspora Mabar Jakarta, yang juga Ketua ASITA Manggarai Raya.
“Kami melihat kontroversi keterlibatan PT Flobamor dalam pengelolaan TNK dan keinginan memberlakukan biaya masuk Rp3,75 juta sebagai gejala awal menguatnya motif bisnis dan komersialisasi berlebihan dalam pengelolaan TNK,” ujar Evodius yang biasa dipanggil Fodi.
“Jika tendensi ini dibiarkan maka kebijakan terkait TNK akan terutama digerakan oleh kepentingan bisnis dan berpotensi serius mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas dan upaya konservasi yang sungguh. Kami mendesak pemerintah KLHK dan Pemda Provinsi NTT untuk lebih mengedepankan kepentingan publik luas dalam kebijakannya,” ujar Fodi.
Ansy Lema menyampaikan terimakasih kepada warga Diaspora Mabar atas kepedulian mereka. “Adalah tugas Anggota DPR untuk menerima Aspirasi Masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat Diaspora Manggarai Barat di Jakarta,” ujarnya.
“Posisi saya jelas terkait masalah ini. Saya berbicara mewakili masyarakat NTT,” ujar Ansy Lema.
