spot_img
ScoopDemokrat Sendirian, Sejumlah Fraksi di Senayan Tolak Kapolri Dinonaktifkan

Demokrat Sendirian, Sejumlah Fraksi di Senayan Tolak Kapolri Dinonaktifkan

Must read

Jakarta, Mambruks.com-Sejumlah fraksi partai politik di Senayan menolak usulan penonaktifan sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usulan Kapolri dinonaktifkan sementara disampaikan anggota Komisi III DPR, Benny K Harman. Dia menyebut, jabatan Kapolri bisa diambil-alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD, agar penanganan kasus Brigadri J obyektif dan transparan.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya tidak setuju dengan usulan agar dinonaktifkan sementara. Menurut dia, penonaktifkan Kapolri justru akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Saya kira fokus kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini serta proses-proses hukum dari kasus turunannya seperti soal obstruction of justice, kaitannya dengan judi online 303,” kata Arsul kepada wartawan, Selasa (23/8).

Baca Juga: Rapat dengan Kapolri Besok, Komisi III DPR Bakal Tanyakan Soal Kerajaan Sambo

Menurut Arsul, Kapolri telah bekerja baik dan transparan dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni di Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, Putri Candrawathi dan serta seorang asisten rumah tangga Sambo Kuat Maruf.

Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi dijerat dengan Pasal 340 subsider 338 juncto 55 dan 56 KUHP.

“Dalam rapat dengar pendapat kemarin, di mana Komisi III juga mendengarkan paparan dari Komnas HAM juga disampaikan bahwa peran yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik, tidak hanya oleh satuan internal Polri,” ujarnya.

Baca Juga: Usut Kerajaan Sambo, DPR Minta Kapolri Dinonakfifkan Sementara

Penolakan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Adies Kadir. Menurut Adie, Fraksi Partai Demokrat menilai, permintaan itu tidak relevan dan korelasinya dalam penanganan dugaan pembunuhan Brigadir J.

“Tidak relevan dan tidak ada korelasinya,” kata Adies, Selasa.

Adies juga sepakat jika Kapolri telah bekerja baik dan transparan dalam mengusut kasus dugaan pembunuhan itu yang menyeret Ferdy Sambo dan istrinya tersebut.

“Malah sebenarnya kita mesti kasih apresiasi kepada Kapolri, karena dengan cepat membentuk Tim Khusus yang bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat menguak semua tabir di balik kasus Brigadir J. Jangan lah seseorang yang telah bekerja baik kemudian dicari-cari kesalahannya. Kali ini saya tidak sependapat dengan senior saya tersebut,” pungkas dia.

Anda dapat membaca berbagai berita-berita teraktual kami di platform Google News.

spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Recent

Popular