Bali, Mambruks.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengucap kata ‘bodoh’ menyinggung belanja produk impor dari APBN.
Hal tersebut ia ungkapkan saat memberi arahan kepada KADIN Provinsi se-Indonesia di Jakarta Timur, Selasa (23/8).
“Sangat lucu sekali APBN yang kita collect dari pajak, PNBP, royalti masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor. Waduh bodoh banget kita, kalau terus-terusan begitu,” kata Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi Instruksikan Manfaatkan Beras dari Merauke untuk Atasi Inflasi
Ia ingin uang belanja dari APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. Jokowi pun mengaku telah meminta komitmen dari seluruh pihak terkait untuk mewujudkan hal tersebut.
“Sekarang sudah suruh tanda tangan semua daerah. Komitmen bisa beli berapa triliun? Beli berapa miliar? Komitmen sudah muncul di Rp897 triliun,” terang dia.
Kegeraman Jokowi terkait belanja produk impor ini bukan yang pertama. Pada Maret lalu, ia pun mengatakan Indonesia bodoh masih melakukan impor itu.
Menurutnya, masih banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri.
Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya, dengan membeli produk-produk dalam negeri. Namun sayang, hal itu menurutnya belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.
“Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” terang Jokowi.
Kemudian, pada Juni lalu, kepala negara kembali melontarkan kata ‘bodoh’ kepada pegawai kementerian dan lembaga pemerintah karena alasan yang sama.
“Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?” ungkap Jokowi.
Ia mengatakan terdapat produk substitusi produksi dalam negeri yang bisa menggantikan produk impor tersebut.
“Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada,” imbuhnya.
Jokowi menekankan belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta efisien.
