Jakarta, Mambruks.com-Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari angkat bicara perihal dugaan adanya aliran dana dari mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo ke Komisi III. Sambo disebut-sebut berupaya mau menyuap DPR untuk menutupi kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
“Saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu. Yang jelas kalau dari segi waktu, sepertinya tidak mungkin karena peristiwa itu terjadi saat kita reses di dapil,” ujar Taufik Basari di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Baca Juga: Apresiasi Kapolri Bubarkan Satgasus Merah Putih, PKS: Biar Ferdy Sambo Fokus Hadapi Perkara!
Menurut Taufik DPR irit bicara terkait kasus Brigadir J lantaran hal itu terjadi lantaran masih dalam masa reses.
“Karena ketika peristiwa itu terjadi kita sedang masa reses. Dan ketika masa reses dan ketika kita tidak bisa melakukan panggilan rapat rapat secara formal,” katanya.
Selain itu, apabila melakukan rapat di masa reses, hal itu perlu mendapat persetujuan pimpinan DPR. Namun, saat peristiwa penembakan Brigadir J, kata Taufik, Komisi III DPR tidak melakukan rapat. Pembahasan kasus Brigadir J, sebut dia, dilakukan di grup WhatsApp komisi.
“Tapi masalahnya di awal-awal, informasi resmi yang kita daoat dari Polres Jaksel (Jakarta Selatan) yang juga memang janggal. Dan kita dapat juga informasi lain dengan berbagai versi yang tidak resmi dan tidak verifikasi. Sehingga kita merasa harus berhati-hati dan tidak mau gegabah dengan ifnormasi yang gegabah ini. Sehingga kita menunggu tambahan informasi dan sikap-sikap resmi yang menjadi isntitusi sebagai mitra,” ungkap Taufik.
Baca Juga: Terkuak, Putri Candrawathi Ada di Kamar Saat Ferdy Sambo cs Eksekusi Brigadir J
Menurut dia, Komisi III DPR baru mulai buka suara setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit membentuk tim khusus. Menurutnya, sejak tim khusus dibentuk, komisinya mendukung penuh Polri untuk menuntas kasus Brigadir J secara transparan.
“Jadi kendalanya saat teknis terkait dengan di awal-awal, belum ada penyampaiaan di DPR untuk melakukan pemanggilan,” pungkas dia.
