Jakarta, Mambruks.Com-Rizal Ramli, Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya pada Periode Pertama Presiden Jokowi memprediksi pariwisata di Labuan Bajo akan mati jika mempraktekan pengelolaan industri pariwisata secara monopoli maupun oligopoli.
Idealnya sebuah daerah wisata supaya terus bertumbuh menurut Rizal adalah prinsip saling menguntungkan baik pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah.
“Di mana-mana jika industri pariwisata itu dijalankan dengan praktek monopoli atau oligopoli maka hanya tinggal menunggu waktu akan mati. Industri pariwisata yang baik adalah mutual simbiose, saling menguntungkan; masyarakat dapat manfaat, pelaku usahanya untung, persaingannya ada, pemerintahnya dapat benefit,” ungkap Rizal saat menerima perwakilan warga Labuan Bajo, NTT di kediamannya di Jakarta, Senin (8/8).
Kedatangan warga Labuan Bajo ke kediaman Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut untuk menyampaikan kondisi pariwisata Labuan Bajo pascapolemik kenaikan tarif masuk sebesar Rp 3,7 Juta ke Pulau Komodo dan Pulau Padar yang diterapkan Pemrov NTT.
Mereka juga menyampaikan adanya upaya jahat monopoli bisnis pariwisata yang ingin dipraktekan dengan menguasai spot-spot wisata strategis Labuan Bajo oleh entitas bisnis tertentu di bawah kendali PT. Flobamor.
Rizal mengingatkan, dalam praktek monopoli, ruang kreatifitas dan inovasi itu sulit berkembang. Berbeda halnya jika dalam sebuah industri pariwisata terbuka ruang yang sama bagi siapa pun yang ingin masuk, maka inovasi dan kreatifitas itu sangat berkembang.
Baca Juga: Ditunda Sementara, Tarif Baru Rp 3,7 Juta Pulau Komodo dan Padar Berlaku Januari 2023
“Sederhananya begini. Jika you kuasai semua maka tidak ada lagi inovasi dan kreatifitas yang dilakukan. Beda halnya jika di sana ada kompetisi, terbuka persaingan maka inovasi dan kreatifitas itu berkembang karena semua berlomba untuk memberikan produk terbaik dan di dalam suasana itu industri pariwisata itu tumbuh. Sebaliknya jika dimonopoli, maka sudah pasti wilayah tersebut akan mati. Labuan Bajo pun akan sama nasibnya jika praktek monopoli ini yang terjadi,” tegas Rizal.
Ia lalu mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT untuk hati-hati mengambil kebijakan. Utamanya pariwisata kata Rizal adalah asas manfaatnya untuk rakyat.
“Kalau pariwisata bukan untuk rakyat itu tidak ada artinya. Kembalikan dulu visi besar itu yaitu parisiwata untuk rakyat. Itu baru benar,” pungkas Rizal.
