Jakarta, Mambruks.com– Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memerintahkan barisannya untuk meningkatkan kecepatan proses persiapan implementasi 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua guna melindungi masyarakat dari segala ancaman dan memperkecil gangguan persiapan pemekaran wilayah.
Dilansir dari Jawa Pos, perintah ini disampaikan ketika memimpin rapat koordinasi (rakor) pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat pada Istana Wapres, Rabu, 27 Juli 2022. Rakor membahas sejumlah berita, di antaranya syarat keamanan, implementasi Undang-undang (UU) DOB, serta dana otonomi khusus Papua.
Sejumlah menteri hadir pada rapat tersebut di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, serta Menkeu Sri Mulyani, dan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Hadir pula Wakil Jaksa Agung Sunarta, Wakil kepala BIN Teddy Lhaksmana, dan Wakil ketua kpk Alexander Marwata.
”Saya minta semua instansi terkait untuk berkoordinasi dalam merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif guna menciptakan keamanan yang kondusif di Papua serta meningkatkan kecepatan proses persiapan implementasi dari 3 DOB” ucap Ma’ruf Amin
Artikel lainnya:
Kemendagri Pastikan Kawal Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
Mantan Ketua MUI itu menekankan, pemerintah harus bisa membentuk upaya-upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman keamanan. Kemudian meminimalisir gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah Papua. Serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Beliau menegaskan pentingnya merumuskan skema operasi keamanan yang tepat di Papua dengan mengedepankan sifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan, serta tetap memperhatikan penegakan hukum.
Selain itu, terkait perihal dana otonomi khusus (otsus), Ma’ruf meminta Kementerian dalam Negeri mengevaluasi pemanfaatannya pada Papua serta Papua Barat agar tepat target. Terutama, penggunaan dana tersebut agar disalurkan secara efektif sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakyat Papua.
”Supaya tidak hilang, (jangan sampai) tidak berbekas pada masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” kata Ma’ruf Amin.
