Jakarta-Mambruks.com Aktivis Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut temuan Conflict Armament Research (CAR) yang menuding Badan Intelijen Negara (BIN) telah membeli sebanyak 2.500 mortir dari Serbia pada tahun lalu dan dibuang di Papua, merupakan persoalan serius.
Menurut Pigai temuan ini berdampak serius dan berbahaya karena berhubungan dengan genosida terhadap rakyat Papua. Bukan hanya itu, kata Pigai kejadian ini telah melanggar ketentuan PBB tentang penggunaan senjata.
“Hujan mortar di 8 desa Papua? BIN dituding CAR jatuhkan 2.500 amunisi dari Serbia untuk tumpas KKB. Ini soal serius dan komunitas internasional dan bahaya karena berhubungan dengan genosida terhadap rakyat Papua. Melanggar ketentuan PBB tentang penggunaan senjata,” ungkap Natalius melalui akun twitternya @NataliusPigai2, Senin (6/6).
Baca Juga: BIN Jatuhkan 2500 Mortir di Papua Tumpas KKB
Sebelumnya diberitakan, CAR yang merupakan Kelompok pemantau senjata yang berbasis di London merilis temuannya yang menyebutkan Badan Intelijen Negara (BIN) telah membeli sebanyak 2.500 mortir dari Serbia pada tahun lalu dan dibuang di Papua. Dalam laporan yang diberikan pada Reuters tersebut, beberapa mortir digunakan dalam serangan di 8 desa di Papua. Kepada Reuters disampaikan, mortir-mortir itu dimodifikasi dan dijatuhkan dari udara dengan jumlah fantastis mencapai 2500.
Disebutkan dalam laporan itu, bahwa aksi ini tidak terpantau oleh DPR RI yang mengawasi kinerja BIN terutama terkait pendanaan pengadaan mortar tersebut. Lebih lanjut, CAR mengatakan mortir diproduksi pembuat senjata milik negara Serbia di Krusik dan kemudian dimodifikasi untuk dijatuhkan dari udara, dan bukannya ditembakkan dari tabung mortir.
Bukan hanya itu, CAR juga menyampaikan bahwa selain menghujani wilayah yang diduga markas KKB dengan mortar, BIN juga memasok 3.000 inisiator elektronik dan tiga perangkat pengatur waktu yang biasanya digunakan untuk meledakkan bahan peledak.
Laporan Reuters secara spesifik menyebut, peluru mortir 81mm digunakan dalam serangan pada bulan Oktober lalu di desa-desa di Papua, yang dilaporkan dikuasai separatis bersenjata (KKB).
Baca Juga: Wapres Minta TNI/Polri Pakai Pendekatan Humanis di Papua, Bukan Kekerasan
Sampai saat ini, BIN dan Kementerian Pertahanan belum menanggapi adanya laporan CAR tersebut. Meski demikian, Anggota Komisi I DPR RI akan menggelar sidang tertutup pekan depan dengan BIN, dan akan membahas secara khusus pembelian senjata ini. Termasuk adanya temuan CAR terkait 2500 mortir yang dikirim BIN ke Papua.
“Memang ada ketentuan sebuah badan intelijen dapat memperoleh senjata ringan untuk pertahanan dirinya. Namun demikian, setiap senjata kelas militer “harus untuk tujuan pendidikan atau pelatihan dan bukan untuk bertempur,” tukas Hasanudin.
