Timika lagi-lagi ramai! Rabu (26/2/2025), ratusan pelajar di Mimika kembali menggelar aksi turun ke jalan menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Mereka tetap teguh menyuarakan bahwa yang mereka butuhkan bukan makanan gratis, tapi pendidikan gratis!
Aksi kali ini dipimpin oleh Front Solidaritas Pelajar Mimika (FSPM). Mereka berkumpul di Jalan C Heatubun, tepat di depan Gereja Kingmi Jemaat Bahtera. Dari siswa SD sampai SMA, semuanya kompak turun ke jalan membawa selebaran berisi tuntutan dan protes mereka.
“Kami Mau Pendidikan Gratis, Bukan Makanan Gratis!”
Di tengah aksi, para pelajar dengan lantang meneriakkan tuntutan mereka. Beberapa tulisan di selebaran yang mereka bawa berbunyi, “Kesehatan, Ekonomi, HAM, Sosial, Budaya, dan Keadilan Lebih Penting daripada MBG” dan “Kami Tidak Butuh Makanan Gratis, Kami Butuh Pendidikan Gratis!”
Koordinator aksi, Aweida Degei, menjelaskan bahwa mereka meragukan manfaat dari program Makanan Bergizi Gratis yang diberikan pemerintah. Menurutnya, pendidikan gratis jauh lebih bermanfaat bagi masa depan pelajar di Mimika.
“Kami sadar akan dampak buruk dari makanan yang kami konsumsi. Yang kami inginkan dari pemerintah itu pendidikan gratis, bukan makanan gratis yang tidak jelas manfaatnya,” kata Aweida.
Aksi unjuk rasa kali ini adalah lanjutan dari demonstrasi yang digelar pekan lalu. Namun, saat itu aksi mereka sempat dibubarkan oleh polisi karena dianggap mengganggu ketertiban. Hari ini pun, polisi sempat menghadang aksi mereka karena khawatir akan ada long march (aksi jalan kaki dalam jumlah besar).
Namun, setelah negosiasi, akhirnya polisi memperbolehkan para pelajar untuk melakukan orasi selama 15 menit sebelum membubarkan diri.
Mahasiswa Ikut Dukung Aksi Pelajar
Bukan hanya pelajar, mahasiswa juga turun tangan memberikan dukungan! Beberapa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Timika ikut berbaur dan mengawal aksi.
“Polisi sempat curiga kalau kami mau longmarch, makanya diadang. Tapi setelah nego, kami tetap bisa orasi, meskipun hanya 15 menit,” ungkap Yoki Zondegau, salah satu peserta aksi dari BEM Universitas Timika, saat dihubungi MAMBRUKS.COM.
Menurut mereka, kebijakan Makanan Bergizi Gratis ini tidak tepat sasaran. Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pendidikan agar pelajar Papua bisa lebih maju dan memiliki masa depan yang lebih cerah.
DPR Papua Tengah: “Kami Paham Aspirasi Pelajar!”
Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang, akhirnya angkat bicara terkait ramainya aksi penolakan program MBG ini. Menurutnya, aspirasi yang disuarakan para pelajar sangat masuk akal. Ia pun sepakat bahwa pendidikan gratis jauh lebih penting ketimbang makanan gratis.
“Kami bisa memahami keinginan mereka. Pendidikan gratis memang jauh lebih dibutuhkan dibanding makanan gratis,” kata Peanus Uamang.
Selain itu, Uamang juga mengingatkan bahwa masyarakat punya hak untuk menolak program pemerintah yang dianggap tidak bermanfaat. Apalagi, program ini dibiayai oleh uang rakyat, sehingga pemerintah harus bisa menjelaskan pertanggungjawabannya dengan transparan.
“Papua ini punya otonomi khusus. Artinya, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyatnya,” tegasnya.
Uamang bahkan meragukan apakah program MBG ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua jika tidak diiringi dengan perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Harus Mau Dengar Kritik!
Lebih lanjut, Uamang meminta pemerintah untuk lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa ini adalah bentuk partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
“Apa yang dilakukan siswa dan mahasiswa ini adalah wujud nyata kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Seharusnya pemerintah terbuka terhadap kritik dan memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan untuk hal-hal yang benar-benar esensial,” tutupnya.
Apakah Program Makanan Bergizi Gratis Benar-Benar Bermanfaat?
Program Makanan Bergizi Gratis awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi anak-anak sekolah. Namun, banyak pihak yang meragukan efektivitasnya, terutama karena:
- Kualitas Makanan yang Dipertanyakan – Banyak siswa mengeluhkan bahwa makanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar gizi yang baik, bahkan ada yang menyebutnya kurang higienis.
- Tidak Menyelesaikan Masalah Utama – Masalah utama pelajar Papua adalah akses terhadap pendidikan berkualitas. Daripada memberi makanan gratis, lebih baik anggaran dialokasikan untuk beasiswa atau fasilitas sekolah.
- Minimnya Sosialisasi dan Evaluasi – Program ini dianggap dipaksakan tanpa adanya diskusi mendalam dengan masyarakat, sehingga banyak yang merasa tidak dilibatkan dalam perencanaannya.
Dengan semakin banyaknya penolakan, apakah pemerintah akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan ini? Atau tetap memaksakan program ini meskipun ditentang oleh masyarakat?
Yang jelas, pelajar Mimika sudah bersuara. Mereka ingin pendidikan yang lebih baik, bukan sekadar makanan gratis yang mereka sendiri tidak yakin manfaatnya.
