Jakarta, Mambruks.com- Penduduk Orang Asli Papua (POAP) mengutarakan pernyataan bahwa mereka telah mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan Indonesia di Papua.
Perwakilan POAP beranggapan berhak untuk merdeka di atas Tanah Pusaka dan Tanah Leluhur mereka dan menggugat Indonesia. Namun, bukan karena mereka tidak senang dan membenci orang-orang Indonesia atau bangsa Indonesia tetapi dengan beberapa topik mendasar, yaitu:
- Gugat Sejarah Penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia.
- Gugat Pelanggaran HAM berat
- Gugat Dalam Perspektuf Budaya
- Gugat Penghasilan Sumber Daya Alam Papua sejak 1973 sampai sekarang.
Baca juga: Keluarga Bersikeras Tak Mau Lukas Dibawa Keluar Dari Papua : Bisa Pulang Tinggal Jenasah !!
“Sudah cukup lama, bangsa kolonial modern Indonesia merusak, menghancurkan dan membinasakan dengan cara-cara biadab, kejam, kriminal dan rasis, yaitu terbaru sangat yaitu, mutilasi 4 warga sipil di Mimika pada 22 Agustus 2022 dan menyiksa 3 warga di Mappi 1 orang orang tewas di tangan TNI pada 30 Agustus 2022.” kata Gembala DR. A.G. Socratez Yoman
“Mewakili POAP sebagai orang-orang dari keturunan bangsa terjujur di bumi ini, Lukas Enembe Gubernur Papua sudah sampaikan bahwa 1 milyar uang pribadi. Tapi, KPK dan Pemerintah dengan pendiriannya mengatakan uang gratifikasi.” lanjutnya
Baca juga: Dicecar DPR, Komnas HAM Jelaskan Konteks Pertemuan dengan Lukas Enembe
“MARI, KITA HITUNG UANG HASIL TAMBANG, GAS DAN MINYAK DARI PERUT BUMI PAPUA DENGAN 1 MILYAR YANG DITUDUHKAN KPK UANG GRATIFIKASI SELAMA INI.”- Samuel Tabuni
Pernyataan tersebut terlontarkan dari salah satu CEO perusahaan Papua yang mana menjadi salah satu alasan yang menciptakan dan menggerakan evaluasi POAP terhadap keberadaan Indonesia.
“Wajib kita semua pejabat dan rakyat Papua bersatu evaluasi pemerintah pusat atas hasil uang Kekayaan alam kita. Mulai dari Freeport dan LNG. Freeport bayar berapa ke negara setiap tahun sejak kontrak karya pertama 1967 dan kedua 1991? LNG bayar berapa ke negara sejak kontraknya dibuat? Kita hitung setiap tahunnya secara detail, termasuk peruntukannya.” ujar POAP
“Kita bawa dan serahkan seluruh Tanah dan kekayaan alam kita baik yg terdapat dilautan, daratan, udara dan isi perut bumi untuk dikelolah secara bijak untuk kemajuan, kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga Nusantara/NKRI.” sambungnya
Baca juga: Moeldoko: Soal Lukas Enembe ‘Apa Perlu TNI Turun Tangan?’
Di sisi lain, POAP mengungkapkan respon terhadap penyataan Moeldoko terkait kasus Gubernur Lukas Enembe yang membuat mereka semakin tegas menyikapi banyak permasalahan di Tanah Papua.
“Kita ikuti teror dan intimidasi yang ditebarkan oleh Moeldoko di depan publik. Persoalan keadilan dan kemanusiaan tidak bisa diselesaikan dengan teror dan intimidasi. Itu sudah kuno dan usang dan tidak relevan dengan dinamika peradaban kemanusiaan dalam era modern ini.”
“Pernyataan seperti semakin memperdalam luka Penduduk Orang Asli Papua. Karena itu, tulisan saya ini keluar untuk memperjuangkan dan mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan kami POAP di atas TANAH leluhur kami sendiri. Kami POAP bukan pendatang, bukan tamu, bukan manusia-manusia terdampar.”
