Jakarta, Mambruks.com-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut gerombolan pendengung atau pasukan buzzer telah menyerang partainya secara sistematis dan masif.
Hal ini berdasarkan kajian dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan University of Amsterdam serta lemba lainnya pada tahun 2021 lalu.
“Hasil riset gabungan LP3ES dengan University of Amsterdam, dan sejumlah lembaga lainnya pada tahun 2021, mengungkap fakta; bagaimana pasukan cyber bayaran atau buzzer, menyerang Partai Demokrat secara sistematis dan masif. Melancarkan fitnah untuk membelokkan opini publik,” kata AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9).
Baca Juga: AHY Klaim Rakyat Rindu Kepemimpinan di Era SBY
Ia mengatakan, para buzzer itu tak hanya menyerang Partai Demokrat, tapi juga kepada mereka yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Tidak hanya kepada Demokrat, buzzer pun menyerang masyarakat yang bersuara lantang mengkritik pemerintahnya,” ujarnya.
Ia menilai, penguasa pun kini menggunakan instrumen hukum untuk melumpuhkan lawan politiknya.
“Kadang-kadang instrumen hukum digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang kritis kepada penguasa. Ini tentu sebuah berita buruk dalam
kehidupan politik dan demokrasi kita,” ujarnya.
Menurut dia, kini masyarakat menjadi ketakutan untuk meluapkan ekspresinya karena kerap dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008.
“Ketika saya mengunjungi Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang mahasiswa
mengejar saya.”
“Ua mengadu. Merasa ketakutan; terancam dijerat Undang-Undang ITE, karena menyampaikan kritik kepada pemerintah,” katanya.
Baca Juga: AHY: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Adalah Bentuk Kemunduran Demokrasi
Selain itu, hasil jajak pendapat lembaga survei Indikator Politik pada bulan Februari 2022, menunjukkan bahwa 62,9 persen masyarakat, takut untuk menyatakan pendapat.
Bahkan, rakyat semakin takut, karena perlindungan terhadap data pribadi masih sangat lemah.
“Demokrasi menghendaki adanya kepercayaan. Demokrasi tidak berjalan, jika orang yang berbeda pendapat, dianggap sebagai musuh.”
“Apalagi menganggap mereka yang mengkritik pemerintah, sebagai musuh negara,” katanya.
