Jakarta, Mambruks.com – Ramainya pemberitaan dan sorotan warganet tentang ACT (Aksi Cepat Tanggap) sampai membuat trending di twitter.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang merupakan Lembaga filantropi tersebut diguncang oleh isu soal penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh petingginya, Ahyudin. Dugaan tersebut semakin menguat dengan pengunduran diri Ahyudin pada Januari lalu, Ahyudin sendiri adalah pimpinan yang juga pendiri lembaga Aksi Cepat Tanggap.
Menurut laporan berjudul “Aksi Cepat Tanggap Cuan” yang terbit pada Majalah Tempo Edisi Sabtu, 2 Juli 2022, mengungkapkan adanya dugaan penyelewengan dana yang dikumpulkan lembaganya untuk kepentingan pribadi Ahyudin.
Artikel Terkait:
Postingan di Akun Facebook Ahyudin Mantan Pendiri ACT Banjir Komentar Warga Net
Pemborosan duit lembaga juga disebut terjadi di ACT. Mulai dari Gaji CEO, Ahyudin yang disebut-sebut mencapai Rp 250 juta per bulan. Luar biasa bukan?? Belum lagi berbagai fasilitas- fasilitas yang sangat mewah mulai dari kendaraan Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport hingga Honda CRV untuk para petinggi – petingginya.
Ahyudin bahkan disebut menggunakan dana masyarakat tersebut untuk membeli rumah dan perabotan dengan nilai yang fantastis.
Para petinggi ACT juga disebut mendapatkan fasilitas makan tiga kali sehari dengan standar ala restoran. Mirissssssss, semua kemewahan yang dinikmati para petinggi ACT Aksi Cepat Tanggap pasti dananya diambil dari dana lembaga hasil sumbangan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Artikel Terkait Lainnya:
Dugaan Nilai Pemborosan dan Penyelewengan Dana ACT
Akibat dari ramainya pemberitaan terkait isu penyelewengan dana ACT Aksi Cepat Tanggap, membuat lembaga tersebut kini memilih menghindar dari media – media. Bahkan kolom komentar pun di nonaktifkan di salah satu media sosial milik Aksi Cepat Tanggap tersebut. Sedangkan unggahan lama tidak lagi bisa dikomentari, karena telah dibatasi.
Apakah tidak ada audit internal atau external untuk lembaga-lembaga seperti ACT ini?
Yang ngumpulin duit dari masyarakat untuk tujuan sosial kemanusiaan?
Berarti biaya gaji dan fasilitas mereka sebagai Pengurus, lebih besar dari pada yang mereka salurkan ke masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah harus mengambil peran dalam mengawasi lembaga-lembaga seperti ACT ini.